Antara Selandia Baru, Islandia dan Hak Pilih Perempuan

Antara Selandia Baru, Islandia dan Hak Pilih Perempuan

100
0
SHARE
cr: https://nzhistory.govt.nz/culture/suffrage125

Saya mengenal Selandia Baru untuk pertama kali lewat lagu “Sailing Away”. Lagu keroyokan penyanyi dan pesohor dari negara kiwi itu pada tahun 80-an.  Lagu yang awalnya merupakan iklan di televisi ini cukup enak di dengar untuk ukuran anak kecil yang tidak bisa berbahasa Inggris.

Tapi ternyata ada banyak hal yang sangat menarik yang bisa dipelajari dari negara yang menjadi lokasi syuting film “Lord of The Ring” ini. Salah satunya tentang politik dan perempuan. Selandia Baru merupakan koloni pertama yang mengizinkan kaum perempuan untuk mengikuti pemilihan.

Hak pilih perempuan (Women’s suffrage) benar-benar berlangsung pada 28 November 1893. Dan ini semua tidak lepas dari perjuangan aktivis perempuan Kate Sepphard.

Perjuangan ini dimulai sejak lama. Di awal abad 19, mulai bermunculan diskusi dan wacana tentang pentingnya perempuan terlibat dalam politik.  Aktivis perempuan seperti Sepphard dan Mary Müller mengampanyekan tentang hak pilih perempuan. Tapi dimana-mana, ketika ada hal baru muncul pasti banyak yang menentang.

Kampanye tentang hak pilih perempuan ditentang karena dianggap tabu. Politik bukanlah ranah perempuan. Dunia perempuan tidak lepas dari rumah dan keluarga, sehingga keterlibatan mereka di ranah politik dianggap sebagai sesuatu yang amoral.

Tapi apa sih pentingnya perempuan berpolitik?

Pertanyaan itu muncul saat Vigdís Finnbogadóttir, seorang janda yang mengikuti pemilihan presiden di Islandia pada 1980. Finnbogadóttir yang saat itu berusia 50 tahun akhirnya terpilih menjadi presiden ke-4 di negara itu. Dia pun menjabat dari 1980 hingga 1996.

vigdís finnbogadóttir

Selama 16 tahun menjabat, banyak perubahan dialami negari tersebut. Angka partisipasi perempuan dalam parlemen naik. Dari 5% di tahun 1980 menjadi 38,6% pada 2017. Padahal tidak ada kuota 30% untuk politisi perempuan di sana. Banyaknya politisi perempuan berimbas pada kebijakan. Cuti melahirkan, kesenjangan gaji antara pekerja laki-laki dan perempuan yang sebelumnya dianggap bukan  masalah, akhirnya menjadi isu yang penting.

Dan kini, Islandia berada di peringkat ketiga, negara dengan penduduk tersejahtera di dunia. Sebelumnya bahkan negara ini menduduki peringkat pertama selama sepuluh tahun. Parameter yang digunakan untuk mengukurnya beragam, mulai dari kriminalitas, pendidikan, ekonomi, kesehatan  dan lain-lain.

Lantas bagaimana dengan Indonesia? Keterwakilan perempuan di parlemen pada periode 2014-2019, mencapai 17,32%. Jumlah menteri perempuan di dalam kabinet juga yang terbanyak di dunia. Delapan orang. Sayangnya, masih banyak kebijakan yang tidak mengakomodasi kepentingan perempuan dan anak. Misalnya saja masih banyak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual dan pembunuhan. Komnas Perempuan merilis data pada 2017, 173 perempuan menjadi korban pembunuhan, dan 95% pelakunya adalah pria. Selain itu 260 ribu laporan kekerasan terhadap perempuan baik di ranah public maupun privat.

Jadi kata siapa perempuan tidak penting untuk berpolitik?